Wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, membantah anggapan kalau para pejabat yang ditempatkan di lingkungan Dinas Pendidikan, merupakan gerbong, atau kroni dirinya.” Tidak ada istilah gerbong wakil bupati. Mungkin orang  mengenal saya  pernah jadi Ketua Komisi D DPRD, yang membidangi pendidikan lalu dianggap tahu peersis dan memahami soal pendidikan. Sehingga saya  dikaitkan dengan pejabat di Disdik. Jadi tidak benar kalau pejabat di Disdik itu gerbongnya saya. Tugas wakil bupati itu mensukseskan program, visi dan misi bupati,” katanya.

Helmi mencontohkan, kemungkinan dikait-kaitkannya Helmi dengan penempatan pejabat di Disdik itu, yakni masalah periodisasi kepala sekolah. Sebab saat Helmi masih menjadi Anggota DPRD Garut, pernah menjadi Ketua Pansus Periodisasi kepala sekolah.” Periodisasi kepala sekolah itu kan ada Perdanya. Saya sampaikan itu kepada Pak Bupati aturannya, dan yang menentukan itu Pak Bupati. Saya cuma membantu tugaa-tugas beliau,” tandasnya.

Ditanya pendapatnya soal pencopotan H. Mahmud dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan, yang terkesan bermuatan politik, Helmi mengatakan, tidak ada muatan politik. Yang ada kata politisi Partai Keadilan Sosial itu, perhatian Rudy Gunawan, sebagai Bupati terhadap Disdik. Sebab katanya, Disdik itu merupakan dinas yang cukup besar.” Termasuk Kasidik (H. mahmud) sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama lima tahun. Tentu kita menginginkan kinerja dan prestasi yang lebih baik lagi, dan Pak Kadisnya sudah terlebih dahulu ditempatkan sebagai staf ahli,” jelasnya

Selanjutnya untuk pengisian jabatan Kepala Disdik, yang kini masih dijabat oleh Sekretaris Dede Sutisna sebagai Plt, nantinya akan dilakukan dengan mekanisme lelang jabatan.” Bapak Bupati sudah menyampaikan rencananya untuk dilakukan open bidding untuk pengisian jabatan Kadisdik itu,” ungkapnya.

Adapun kriteria sebagai Kadisdik menurutnya, harus yang benar-benar faham dan menguasai kependidikan.” Karena cakupan Disdik itu cukup luas, dari mulai Paud, sampai SMP, terkait dengan sarana prasarana, ketersediaan kapasitas guru, dan yang lainnya,” tuturnya

Dengan kata lain, persoalan pendidikan itu, sambung Helmi, cukup kompleks. Sehingga diperlukan orang yang yang benar-benar tahu caranya untuk mensukseskan program yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupatinya. Oleh  karena itu, tambah dokter lulusan UNPAD itu, orang dari internal Disdik lebih memiliki kesempatan besar untuk mengisi kursi Kadisdik ( Jay)***