Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryo no menilai penundaan DAU untuk Kabupaten Garut otomatis akan mengganggu pembayaran gaji dan pembangunan lainnya. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemkab Garut.
Haryono mengaku sangat mengapresiasi produktivitas pembangunan sarana dan prasarana yang agresif. Mulai dari pembangunan jalan, Puskesmas, dan kantor pemerintahan. Namun akan lebih sempurna jika diimbangi akselerasi tata pengelolaan anggaran.
“Jangan sampai pencairan anggaran terganggu karena kurang maksimalnya tata kelola keuangannya. Apalagi tidak banyak orang yang tahu soal pengelolaannya,” kata Haryono saat dihubungi, Selasa (24/8).
Masalah anggaran di Garut berdasarkan temuan LHP BPK RI tahun 2015, tutur Haryono, menyebut jika anggaran sisa sertifikasi sebesar Rp 124 miliar dialihkan untuk membayar gaji PNS kategori 2. Padahal anggaran tersebut bukan peruntukannya.
“Apalagi sekarang muncul pinalti sampai pengurangan DAU. Harus jadi perhatian dari Pemda,” ucapnya.
Penundaan DAU karena faktor saldo kas daerah yang tinggi, lanjut Haryono, disebabkan karena banyaknya piutang. Artinya masih banyak anggaran yang tersimpan dan belum terbayarkan.
“Mungkin di bendahara pengeluaran anggarannya masih ada di saldo dinas. Banyak faktor yang membuat keterlambatan itu. Harus ada sinergitas antara bendahara dan verifikator,” ucapnya.
Haryono berharap tidak ada permainan fiskal di masing-masing satuan kerja perangkat daerah
(SKPD). Permainan tersebut bisa dilakukan dengan cara menyimpan dana yang ada. Misalnya dalam bentuk sertifikat bilyet atau pengendapan uang di bank. Menurut Haryono, penundaan DAU sampai Rp 81 miliar dikhawatirkan karena sistem manajemen yang lemah Inspektorat dan DPRD juga harus memperhatikannya. Apalagi DAU menyangkut masalah gaji pegawai dan pembangunan.
“Mudah-mudahan ini bukan sanksi. Tapi karena masalah defisit anggaran di pusat yang mencapai Rp 262 triliun,”
ujarnya. _Farhan SN
