Ketua AKSI Kabupaten Garut, DR. Budi Suhardiman, M.Pd.

GARKOT, (kandaga.id).- Sejak tahun 2000-an, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) di Kabupaten Garut terbentuk yang diketuai oleh (Alm) Drs. H. Suhendi Mardani, M.Pd., dengan sekretaris DR. Budi Suhardiman, M.Pd., dan dimasa H. Suhendi ini, telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya seminar.

Pada tahun 2020, AKSI Kabupaten Garut melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab), dengan menghasilkan ketua terpilih yaitu DR. Budi Suhardiman, M.Pd., tapi belum sempat dilantik dikarenakan waktu itu ada musibah Covid, namun kiprahnya sudah menggeliat dan telah melakukan kegiatan Webinar, serta mengikuti beberapa kegiatan di Jakarta.

AKSI ini memang kiprahnya lebih banyak kepada peningkatan kompetensi kepala sekolah, sangat berpihak kepada bagaimana kepala sekolah melakukan tupoksinya yang meliputi manajerial, pengembangan kewirausahaan dan akademik. 

Keberadaan AKSI ini, tidak bermaksud menyaingi organisasi yang ada seperti MKKS, justeru mitra. Bahkan tak sedikit anggota AKSI yang aktif juga pengurus MKKS, baik di pusat maupun cabang, termasuk diantaranya Ketua AKSI Kabupaten Garut, DR. Budi Suhardiman, M.Pd., sebagai pengurus MKKS. Bahkan ketua MKKS Kabupaten Garut sangat mendung, sangat respon, dan beliau sempat menghadiri Muscab AKSI yang dilaksanakan  di SMAN 1 Garut.

“MKKS dengan AKSI itu beda arahnya, MKKS lebih banyak mengarah membantu kepala sekolah ke bidang administratif, terkait berbagai info dari kedinasan. Sementara AKSI lebih mengarah ke kompetensi, dan AKSI ini mewadahi semua jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, itu bedanya,” ujar DR. Budi, di ruang kerjanya, Rabu (18/01/2023).

Jadi di AKSI ini menghilangkan perbedaan-perbedaan antar jenjang, karena semua kepala sekolah itu sama, baik TK, SD, SMP, dan SMK dengan memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya objeknya yang berbeda, intinya keberadaan AKSI ini untuk mewadahi semua kepala sekolah dari berbagai jenjang.

Teranyar, Ketua AKSI Kabupaten Garut mendapatkan undangan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk mengikuti Workernas (Workshop dan Rapat Kerja Nasional) di Hotel Kuta Paradiso-Bali, dari tanggal 13-15 Januari 2023, yang diikuti sekitar 300-an kepala sekolah se-Indonesia dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Menurut DR. Budi, kegiatan ini merupakan perhelatan besar untuk AKSI, karena mengambil tema “Mengawal Indonesia Emas Tahun 2045”. Bahkan terang DR. Budi, ada beberapa instruksi dari Ketua DPP AKSI diantaranya, jangan menunggu juklak juknis, petunjuk apa pun kaitannya dengan inovasi, jalan terus. 

Kemudian AKSI harus mewarnai pendidikan di daerahnya masing-masing, pendidikan siswa yang berbasis keberpihakan kepada siswa, kemudian AKSI harus selalu bergerak untuk kemajuan pendidikan.

Dari hasil Workernas untuk “Mengawal Generasi Emas 2045” itu, terang DR. Budi, ada lima poin komitmen dan enam poin rekomendasi yang disampaikan langsung kepada Mendikbudristek. Komitmen diantaranya, siap mendukung transformasi pendidikan.

“AKSI siap mendukung, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama transformasi pendidikan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Adapun enam rekomendasi kepada Mendikbudristek diantaranya, AKSI harus selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan, dan yang paling mendasar menata jenjang karir kepala sekolah.

Jadi menurut AKSI, bahwa jabatan kepala sekolah itu jabatan karir. Kalau jabatan karir, seorang kepala sekolah bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala dinas, bahkan bisa menjadi pejabat tinggi yang lainnya.

“Kalau jabatan karir, logikanya  tidak mungkin jabatan itu kembali lagi ke guru. Jabatan karir itu harus terus, walaupun ada regulasi. Regulasi itu kan harus ada penafsiran lain, kaitannya dengan karir,” ujar DR. Budi.

Selain itu, mengenai tunjangan kepala sekolah juga menjadi pusat perhatian AKSI, sehingga rekomendasi ini nanti akan menyebar ke seluruh daerah, yang pada akhirnya eksistensi kepala sekolah itu, lebih bermartabat, lebih dihargai, lebih berwibawa. 

“Itu merupakan bagian dari rekomendasi, bahwa kepala sekolah masih banyak di intervensi, di politisasi. AKSI sangat tidak menghendaki seperti itu, supaya kepala sekolah itu, benar-benar independen, apalagi kalau musim PPDB itu, kan banyak cerita, bagaimana kepala sekolah di intervensi oleh eksternal,” pungkasnya. ***Jajang Sukmana