Pemkab Garut Sudah Menyiapkan 147 Formasi untuk Tenaga Teknis Administrasi
TARKID, (Kandahar.id).- Merasa kurang diperhatikan, sejumlah honorer tenaga teknis administrasi yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTK) dan gabungan honorer lintas instansi atau Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG), melakukan aksi audensi ke DPRD Kabupaten Garut di Jl. Patriot No.2, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (7/7/2022).
Audensi/Haering diterima langsung oleh ketua dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Sekretaris Daerah, Disdik serta BKD Kabupaten Garut dengan beberapa perwakilan termasuk Ketua FHKG, Sugianto; Ketua FHTK, Yudhi Citra Hendrawan, SE; dan Korlap, Heriansyah serta Aan Lukmansyah.
Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian khusus terkait skema penataan kepegawaian di daerah, meminta kepada pemerintah daerah agar honorer tenaga teknis administrasi di usulkan dan diberikan quota PPPK sesuai kebutuhan masing-masing SKPD atau instansi, serta jaminan hukum dari pemerintah daerah.
Selain itu, mereka menolak skema penataan kepegawaian melalui alih daya/outsourcing, serta meminta penjelasan posisi dan kapasitas tenaga kerja kontrak/TKK non Nakes RSU dr. slamet, juga meminta Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera mengagendakan audensi dengan Komisi II dan Komisi X dan MenpanRB.
Adapun hasil audensi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Garut akan menindaklanjuti audensi ini pada rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pemerintah Kabupaten Garut sudah menindaklanjuti surat edaran MenpanRB dengan berkirim surat dan datang secara langsung ke Kementerian untuk berkonsultasi terkait kejelasan surat edaran tersebut, serta sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah sudah menyiapkan 147 formasi untuk tenaga teknis administrasi.
Bahkan, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan politis ke pemerintah pusat sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer.
Terpisah, beberapa peserta audensi mengatakan, jumlah honorer tenaga teknis sebanyak 1100, audensi ke DPRD untuk memperjuangkan keadilan atas hak dari pengabdiannya yang sudah lama tak diperhatikan.
Sementara beberapa kepala SD di Kecamatan Garut mengakui, keberadaan tenaga teknis adminitrasi merupakan jantungnya di sekolah, mereka punya peran yang sangat vital dalam kelancaran dokumen dan lain sebagainya. Jadi kata mereka, sangat ironis jika pemerintah hanya memprioritaskan pada guru saja. ***Jajang Sukmana
