kandaga.id – Untuk memastikan implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP), terlebih di awal tahun ajaran baru 2021, karena fluktuasi Covid-19, yang sedianya dimulai bulan Juli. Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud RI, mengunjungi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Garut, Senin (6/9/2021).
Kedatangan Direktur SD, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., beserta rombongan ini untuk memantau secara langsung kesiapan sekolah penggerak dalam mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dan yang dijadikan sasarannya yaitu SDN 2 Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota.
Rombongan di sambut Kabid SD, H. Entib Satibi, S.Ip., M.M.Pd., Kasi Kurikulum Bidang SD, Bambang Sumpena, S.Pd.SD., Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota, Anita Istiani, S.Pd., M.Pd., Kepala SDN 2 Kota Kulon, Yeyen Hariyana, S.Pd., dan Kepala SDN 1 Kota Kulon, Yadi Supriadi, S.Pd.
Nining panggilan akrab Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., mengucapkan syukur Alhamdulillah, SDN 2 Kota Kulon Kecamatan Garut Kota sudah mengimplementasikan PTM, dan dari komunikasi dengan Kabid SD, kepala sekolah, guru dan peserta didik, semua menyambut gembira.
Dirinya menekankan, agar dipahami betul SKB 4 menteri yang mengatur tentang persiapan pelaksanaan, pengawasan pembelajaran di masa pandemi, atau PTM terbatas di masa pandemi.
“Prosedur semua diikuti, pengawasan dijalankan secara intensif, dan protokol kesehatan diterapkan dan itu menjadi doa kita semua. Dan PTM ini menjadi kewajiban dan kepedulian kita semua, agar berjalan aman, sekolah tidak menjadi kluster dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Ia berharap, dari PSP ini semua sekolah mengalami peningkatan, khususnya terhadap kualitas pembelajaran, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP, dan SMA. Dengan mempersiapkan, mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar, penyiapkan profil pelajar pancasila berjalan baik, dan tentunya itu dimulai dengan penyiapan kepala sekolah sebagai manajer di satuan pendidikan untuk dapat merencanakan kebutuhan sekolah, sejalan dengan kebijakan merdeka belajar itu.
Menurutnya, intervensinya juga banyak, mulai dari anggaran BOS yang dikelola secara merdeka, didahului dengan perencanaan kebutuhan sekolah, kemudian intervensi terhadap implementasi pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya ini mengadaptasi dengan kemajuan digital.
“Implementasi digitalisasi sekolah juga harus diterapkan, kemudian juga terhadap penguatan pembelajaran berbasis komunitas mendorong satu sama lain, kerja guru, penerapan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik,” terangnya, semua ini kata Nining, dipersiapkan oleh guru di sekolah penggerak ini agar meningkat levelnya dari sebelumnya, misalnya sekolah ini levelnya di level 2, diharapkan kedepannya memasuki ke level 3 secara bertahap.
Lanjutnya, intervensi terhadap PSP ini sebagi upaya menghilangkan diskriminasi pemahan masyarakat terhadap kualitas pendidikan, melaui PSP ini diharapkan secara bertahap seluruh kualitas pendidikan akan membaik, tanpa terkecuali.
Untuk tahap awal ini, kata Nining, PSP ini diimplementasikan di 111 kabupaten/kota se Indonesia. Dan Alhamdulillah Garut terpilih pada angkatan pertama ada 50 dari berbagai jenjang TK, SD, SMP sebagai implementator PSP.
Dirinya mengajak kepada kawan-kawan media dan guru untuk mendukung terus PSP, mempersiapkan, mengimplementasikan, agar kualitas pendidikan di Kabupaten Garut dari waktu ke waktu lebih baik lagi.
“Mulai dari kualitas belajarnya, sarana pendidikannya, komunitas gurunya, kompetensi gurunya, serta kepedulian masyarakatnya, orang tua dalam membangun gotong-royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya. ***Jajang Sukmana
