Bahas Pembangunan Tahap Kedua, Komisi 5 DPRD Jawa Barat Kunker ke SMKN 2 Garut

0
381

KANDAGA.ID – Bangunan SMKN 2 Garut letaknya sangat strategis, pinggir jalan di pertigaan menuju terminal kendaraan antar kota dalam provinsi dan antar provinsi, serta jalan menuju tempat wisata, juga tak jauh dari pusat sarana olahraga di Kabupaten Garut.

Untuk itulah, Kepala SMKN 2 Garut, Drs. H. Dadang Johar Arifin, MM., terus berupaya membangun sekolah yang banyak dilihat banyak orang ini jadi percontohan di Jawa Barat, baik kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan maupun yang lainnya. Sehingga keberadaan SMKN 2 Garut sangat perlu mengejar ketertinggalan, baik bangunan dan kelengkapan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya.

Drs. H. Dadang Johar Arifin, MM.

Diketahui, pembangun gedung SMKN 2 Garut tahap pertama yang difokuskan tampak depan sebagian sudah selesai, tinggal menunggu pembangunan tahap kedua untuk bagian samping dan bagian belakang yang perlu penyesuaian dengan dampak depan, ditambah kelengkapan laboratorium yang masih ada sebagian dapat dipergunakan hanya manual.

Hal itu tercermin dari kunjungan kerja rombongan Komisi 5 (Bidang Pendidikan) DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe untuk membahas percepatan pembangun sarana SMKN 2 Garut tahap kedua di Aula Gedung Putih SMKN 2 Garut, Jl. Suherman No. 90 Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (21/3/2022).

Fasilitas yang diinginkan SMKN 2 Garut seperti dalam Rencana Pembangunan Sekolah (RPS), tahap kedua pembangunan sebelahnya, sarana-sarana di bagian belakang, termasuk Ruang Kelas Baru (RKB). Karena RKB yang dibutuhkan sebanyak 72 rombel, sedangkan yang ada sekarang baru 52 rombel.

Oleh karena itu, H. Dadang berharap Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi khususnya pendidikan, bisa memberikan pandangan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, agar dalam pembangunan ini berkesinambungan dan dalam tempo 2-3 tahun ini bisa mengejar ketertinggalan.

Meski demikian, SMKN 2 Garut tak lupa dengan jatidiri, pihaknya terus mengejar perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama, seperti pada tahun ini telah berhasil bekerjasama dengan Panasonic Pusat juga dengan Mitsubishi yang akan merekrut lulusan SMKN 2 Garut.

Tak hanya bagi lulusannya, guru-gurunya pun akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kurikulum perusahaan. Bahkan, SMKN 2 Garut mendapat CSR dari kedua perusahaan tersebut.

“Tahun ini kami memberangkatkan 15 kali tenaga kerja, atas permintaan 15 perusahaan besar seperti PT. Denso, Perusahaan Batubara, PT. Mayora dan lain sebagainya,” pungkas H. Dadang.

Terpisah, Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Bidang Pendidikan, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe mengatakan kedatangan bersama rombongan ini tak lain untuk menindaklanjuti atas permintaan SMK termasuk SMKN 2 Garut yang telah mengajukan beberapa permintaan yang sempat tertunda.

Dr. H. Abdul Harris Bobihoe

Pembangunan tahap kedua untuk SMKN 2 Garut ini memang cukup besar dengan menggunakan APBD yang dianggarkan tahun 2022 ditambah tahun 2023.

Karena SMKN 2 Garut termasuk sekolah yang sangat besar sudah barang tentu membutuhkan dana sangat besar pula. Untuk itulah, Komisi 5 akan berupaya ke pusat dengan dana khusus.

Yang jelas, untuk memenuhi kebutuhan SMA/SMK di Jawa Barat ini, Komisi 5 menunggu usulan dari KCD.

Kenapa Komisi 5 fokus ke SMK, karena memang SMK itu betul-betul akan mencetak lulusannya yang siap untuk bekerja, dan tentunya bekerjasama dengan industri khususnya yang ada di Jawa Barat dan Nasional. Sehingga dipandang perlu menyiapkan kurikulum dan laboratoriumnya yang benar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi industri.

Selain infrastruktur yang diinginkan, pihak sekolah juga ada keinginan penambahan lahan dan kelengkapan peralatan praktek.

Terkait dengan penambahan lahan, agar nantinya tidak terjadi masalah ketika sekolah itu dikembangkan, H. Abdul Harris mengharapkan khususnya KCD Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat agar segera mensertifikatkan lahan yang statusnya lahan desa.

Selain itu, agar kedepannya sekolah itu lebih baik dan tentunya akan menghasilkan siswa dengan baik pula, sedangkan sekolah terkendala dengan masih banyaknya honorer dibandingkan PNS, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat akan berusaha mendorong para honorer untuk masuk kedalam PPPK.

“Jangan sampai kita membangun sekolah yang bagus tapi guru-gurunya tidak ada, itu kan sia-sia. Jadi di samping membangun bangunan sekolah, guru-gurunya kita perbaiki, kita tambah,” pungkas H. Abdul Harris. ***Jajang Sukmana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here