Cecep : Ada Empat Tuntutan Jihad Guru Garut

0
297

KANDAGA.ID – Aksi “Jihad Guru Garut” yang akan dilaksanakan Selasa, 18 September 2019 yang rencananya akan dimulai pukul 08.00 WIB, dipastikan akan diikuti ribuan guru honorer dan PNS.

Informasi yang dihimpun kandaga.id, peserta aksi akan berkumpul dibeberapa titik selanjutnya mereka bergerak sambil berjalan kaki menuju gedung DPRD Garut, Jalan Patriot.

Ketua PGRI Kabupaten Garut, Drs. H. Mahdar Suhendar, M.Pd., dan Ketua FAGAR Cecep Kurniadi sepakat aksi “Jihad Guru Garut” akan dilaksanakan seperti rencana semula.

Artinya, tidak akan terpengaruh oleh ancaman Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., dan aksi itu akan diikuti ribuan guru termasuk pengurus PGRI Jawa Barat.

“Jadi begini, aksi Jihad Guru Garut akan tetap dilakukan sesuai rencana dan akan diikuti sekitar 10 ribu lebih guru PNS dan honorer se-Kabupaten Garut. Pelaksanaanya mulai pukul 08.00 pagi menuju DPRD dan Pak Bupati harus hadir,” kata Mahdar, didampingi Cecep Kurniadi di gedung PGRI, Senin (17/9/2018) siang.

Cecep menyebutkan, dalam aksi tersebut ada empat tuntutan, pertama pencopotan Plt. Kadisdik (Drs. H. Jajat Darajat, M.Si), kedua mengeluarkan SK Penugasan bagi guru tenaga honorer, ketiga Penolakan SK Menpan RB No. 36 dan 37 tentang Seleksi CPNS yang membatasi peserta dengan batasan usia dan tahun ijazah kelulusan yang dampaknya akan banyak merugikan bahkan mematikan hak mereka untuk mengikuti seleksi CPNS, dan tuntutan keempat Pemerintah Daerah agar segera membikin surat percepatan revisi Undang-Undang ASN kepada Presiden, dan DPR RI.

“Dari empat tuntutan tadi baru poin satu yang sudah dikabulkan yakni pencopotan Plt. Kadisdik. Meski Pak Bupati mengancam akan memberikan sanksi, tetapi bagi kami aksi akan tetap dilakukan sebagaimana rencana semula. Kami juga gak ngerti ancaman Bupati ke guru honorer,” kata Cecep.

Terkait ancaman Bupati Garut yang akan mencopot kepala sekolah jika meliburkan kegiatan belajar mengajarnya, Mahdar malah tersenyum.

“Eta mah ancaman anu panik. Mencopot teh aya aturan bertahap. Lamun aya kepala sekola dicopot teu pupuguh bisa bisa gerakan jihad makin melebar. Jadi tidak menyelesaikan masalah,” ujar Mahdar.

Ia mengatakan, sebenarnya ratusan pengurus dan anggota PGRI dari luar Garut ingin ikut serta dalam aksi “Jihad Guru Garut”.

Mereka ingin ikut mendukung dan mendorong terhadap aksi tersebut. Namun, kata Mahdar, dirinya menolak karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia tetap meminta kepada peserta aksi agar berlaku santun dan sopan, menjaga ketertiban dan keamanan.

“Dan jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Kami tegaskan ini bukan aksi politik,” katanya. (Jajang Sukmana)***