KANDAGA.ID – Pemerintan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Peternakan Rakyat bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hadir Untuk Negeri di Lapangan Tenis Kantor BRI, Jl. Bank, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/2/2019).
Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Joko Waluyo, Para Pejabat Eselon II Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Cabang BRI Winarno, Devisi Kredit Dedi Mulyadi, dan Forkopinda Kabupaten Garut.
Gubernur Jawa Barat, H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., mengatakan, kalau mau jadi enterpreneur yang paling gampang dari sisi peluanganya, jadilah peternakan. Karena hampir 50 juta warga Jawa Barat senang makan protein.
“Tentulah sebagai pemerintaj provinsi, saya akan jadi mak comblang, ngasih tahu peluangnya, nyarikan modalnya yang ada di bank-bank bergabung, yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian dalam bentuk KUR dengan bunga 7%,” ujar Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil, kepada wartawan.
Menurutnya, ada enam zona peternakan di Jawa Barat, kuncinya kita semangat, dalam lima tahun Insya Allah swasembada peternakan, kebutuhan warga Jawa Barat harus di suplai oleh warga Jawa Barat.
“Jumlah penduduk Jawa Barat hampir 50 juta, 20%-nya Indonesia. Karena masyarakatnya besar, maka konsumsi-konsumsi juga sangat besar, dan saya dapat catatan, bahwa orang Jawa Barat hobinya memang hampir 90% makan daging,” ujarnya.
Kang Emil mengatakan, kebutuhan daging sapi per tahun Jawa Barat 130 ribu ton, dari perternak di Jawa Barat hanya 40 ribu ton. Jadi ada peluang bisnis 80 ribu ton lagi yang sekarang import dari provinsi-provinsi sebelah. Selain itu, Kebutuhan telur setahun hampir 500 ribu ton, dari perternak hanya 172 ribu ton, berarti ada peluang bisnis supaya Jawa Barat ini swasembada, 328 ribu ton telur per tahun, belum lagi urusan ikan, lele, dan lain sebagainya.
“Mimpinya kita harus jadi provinsi yang mandiri, segala ada, harus provinsi yang swasembada. Makanya saya bilang, kalau sudah pensiun profesi yang paling menjajikan adalah perternakan,” ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Kang Emil, tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat mengabarkan dan mengajak kepada warga Jawa Barat, mari kita hidup jadi pengusaha yang kesempatannya ada di depan mata salahsatunya perternak.
“Karena tidak semua orang punya modal, KUR bunganya sangat rendah hanya 7%. Sehingga melalui penyaluran KUR ini dari berbagai bank yang terbagung di Jawa Barat, harus meningkat signifikan di dalam kepemimpinan saya,” ujarnya.
Kang Emil bercita-cita, di akhir lima tahun kepemimpinannya, kebutuhan suplai pangan 50 juta warga Jawa Barat harus bisa di suplai oleh diri sendiri.
“Saya akan keliling lihat-lihat lahan nganggur, melihat-lihat bukit yang tidak terpakai dan sebagainya yang nantinya akan di komversi menjadi lahan perternakan,” ucapnya.
Kang Emil menjelaskan, KUR ini akan menjadi alat untuk mengakselerasi, jadi disampaikan baru tersalur di Jawa Barat Rp. 400 milyar dari Rp. 4 triliun KUR Perternakan se-Indonesia.
“Harusnya 20% kan tadi kalau pakai teori proporsi Jawa Barat adalah 20%-nya Indonesia. Kalaupun perternakannya baru 10% berarti targetnya masih jauh. Untuk itu, mari kita kebut dalam waktu 2 tahun menjadi dua kali lipat,” ajaknya.
Kang Emil mengatakan, dalam waktu dekat salahsatunya akan membuat expo perternakan, sehingga milenial-milenial ini, di ajak belajar menjadi perternak dengan cara-cara yang lebih canggih, lebih digital, dan seterusnya.
“Di Indramayu kemarin saya sudah launching desa digital, dan sudah kita siapkan 700 desa digital dengan wifi gratis dari pak gubernur, yang nanti akan dibantu penjualannya secara online langsung ke platform, sehingga mengurangi potensi-potensi tengkulak, dan mudah-mudahan dari Garut lah semangat swasembada pangan itu bisa hadir,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pogram KUR yang bertahun-tahun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut
“Kemiskinan di Kabupaten Garut dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun tajam, tidak lagi dua digit tetapi sudah sampai di 9,27% turun 2% dari sebelumnya. Tentu hal ini berkat program-program pemerintah, salahsatunya KUR,” ujar bupati dalam sambutannya.
Menurutnya, banyak program yang telah dibuat secara sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“KUR memang sangat membantu dengan persyaratan yang tidak begitu ketat, pemerintah memberikan kemudahan kemudahan untuk melanjutkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Joko Waluyo dalam sambutannya mengatakan, program KUR peternakan terbukti membantu peternak dalam mengakses pembiayaan. Tahun 2018 lalu pemerintah menyiapkan plafon KUR sebesar Rp 14,4 Triliun dengan jumlah debitur 687 ribu orang.
“Khusus untuk Jawa Barat KUR umum yang sudah tersalurkan sebesar Rp 42,2 Triliun dengan debitur 1.9 juta orang. Sedangkan KUR khusus peternakan mencapai Rp 437 Milyar dari jumlah debitur 17.525 orang. Jadi peternak maupun UKM harus bisa lebih mengakses KUR ini,” ujarnya.
Joko mengatakan, dalam perkembangan program KUR telah mengalami beberapa perubahan baik regulasi maupun skema, salah satunya penurunan tingkat suku bunga. Berawalnya pada tahun 2015 suku bunga KUR 12%, tahun 2017 bunga 9% dan tahun 2018 sampai saat ini turun menjadi 7%. Selain itu, pemerintah juga menetapkan perubahan skema yang lebih memprioritaskan kepada sektor produksi salah satunya peternakan.
“Tercatat dari tahun 2015 sampai 2018 plafon KUR yang sudah tersalurkan kepada 13,8 juta debitur sebesar Rp 333 Triliun. Penurunan suku bunga menjadi 7 persen menjadi faktor bertambahnya angka tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan suku bunga merupakan komitmen pemerintah dalam membayar subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah pada tahun 2015 baru Rp 39 milyar, tahun 2016 sebesar Rp 3,7 Triliun dan tahun 2018 mencapai Rp 11,6 Triliun. (Jajang Sukmana)***
